Iconomics – DETIK RAKYAT NEWS.COM :–Koalisi Pemuda Anti Antek Asing (KOPAAAS) mendesak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dibubarkan. Desakan tersebut disampaikan KOPAAAS melalui pernyataan sikap dalam aksi di depan kantor WALHI, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Koordinator aksi KOPAAAS, Afrudin, mengatakan pihaknya mempertanyakan sikap WALHI yang dinilai menolak sejumlah program pemerintah, termasuk program revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Menurut Afrudin, wilayah yang menjadi sasaran program tersebut antara lain Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat. Ia menilai revitalisasi tambak tersebut berkaitan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
“Kami mempertanyakan keberadaan dan sikap WALHI yang selama ini terkesan menjadi pembela kerusakan lingkungan hidup, tetapi di sisi lain menolak program strategis nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” kata Afrudin dalam pernyataan sikap KOPAAAS.
Dalam dokumen pernyataannya, KOPAAAS menyebut luas lahan tambak yang masuk dalam program revitalisasi tersebut mencapai 20.413,25 hektare.
Afrudin mengatakan KOPAAAS berpandangan program revitalisasi tambak di Pantura dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Soroti Pendanaan WALHI
Selain persoalan revitalisasi tambak, KOPAAAS juga menyoroti sumber pendanaan WALHI.
Afrudin mengatakan pihaknya mempertanyakan transparansi penerimaan dana yang menurut KOPAAAS diduga berasal dari lembaga donor atau filantropi internasional, termasuk Ford Foundation dan Packard Foundation.
Dalam pernyataan sikapnya, KOPAAAS menyebut nilai pendanaan yang diperkirakan mencapai US$3 juta.
Namun, angka tersebut merupakan klaim KOPAAAS yang masih perlu dikonfirmasi kepada WALHI maupun sumber terkait. Nilai tersebut juga tidak serta-merta dapat diartikan sebagai seluruh dana yang diterima langsung oleh WALHI.
“Kami meminta adanya audit terhadap keuangan ataupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga,” ujar Afrudin.
KOPAAAS juga menuding WALHI membawa konsep asing dalam advokasi lingkungan dan memengaruhi masyarakat untuk menolak program strategis nasional.
Tudingan tersebut disampaikan KOPAAAS sebagai bagian dari alasan mereka meminta dilakukan audit terhadap sumber pendanaan dan aset WALHI.
Tiga Tuntutan
Atas sejumlah persoalan tersebut, KOPAAAS menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, mendesak WALHI dibubarkan. Kedua, meminta dilakukan audit terhadap keuangan maupun aset WALHI yang diperoleh dari pihak asing. Ketiga, menyatakan dukungan terhadap program strategis nasional untuk ketahanan pangan di wilayah Pantura.
“Kami menyampaikan sikap ini karena melihat pentingnya program ketahanan pangan nasional dan perlunya transparansi terhadap sumber pendanaan organisasi yang terlibat dalam isu kebijakan publik,” kata Afrudin.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pernyataan mengenai dugaan pendanaan asing dan tudingan terhadap aktivitas WALHI tersebut merupakan sikap dari KOPAAAS. WALHI belum memberikan tanggapan terkait tudingan tersebut.
Afrudin mengatakan KOPAAAS akan kembali menggelar aksi di kantor WALHI pada Selasa (29/9/2026).
“Besok, ratusan massa akan kembali turun dalam aksi di kantor WALHI,” pungkas Afrudin. (Red)
